Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR RI. JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengapresiasi peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Program tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam membantu mengatasi persoalan pengangguran sekaligus mencerminkan kepedulian dan semangat gotong royong.
Namun, Edy mengingatkan agar peran Polri dalam bidang ketenagakerjaan tidak sebatas membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, kepolisian juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia usaha, kawasan industri, serta memberikan perlindungan kepada para pekerja melalui penegakan hukum.
Edy menilai, tanggung jawab tersebut telah sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut mengatur fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Program Poliran patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dan gotong royong untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tetapi, ada tanggung jawab lain yang tidak kalah penting, yaitu memastikan dunia usaha dan pekerja mendapatkan rasa aman. Jangan sampai masyarakat dibantu mendapatkan pekerjaan, tetapi ketika sudah bekerja justru tidak terlindungi dari berbagai praktik yang merugikan,” kata Edy.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, keamanan dan ketertiban menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Dunia usaha membutuhkan jaminan keamanan agar kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa dapat berjalan lancar. Sementara itu, pekerja juga berhak mendapatkan perlindungan sehingga dapat menjalankan pekerjaannya tanpa ancaman intimidasi, pemerasan, maupun pungutan ilegal.
Ia mengungkapkan, persoalan keamanan masih ditemukan di sejumlah kawasan industri maupun perusahaan yang beroperasi di luar kawasan industri. Salah satunya adalah praktik premanisme yang mengatasnamakan masyarakat lokal, organisasi kemasyarakatan, forum tertentu, hingga kelompok yang memiliki pengaruh di lingkungan sekitar perusahaan.
Berbagai modus dilakukan, mulai dari pemaksaan pengelolaan limbah, pungutan akses jalan, kewajiban menggunakan jasa katering dan keamanan tertentu, hingga tuntutan kerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk kelompok tertentu.
Praktik tersebut dinilai dapat meningkatkan beban operasional perusahaan, menghambat kegiatan usaha, serta menciptakan iklim investasi yang tidak sehat.
“Premanisme berkedok kepentingan masyarakat lokal tidak boleh dibiarkan. Perusahaan tidak boleh dipaksa memberikan proyek limbah, katering, keamanan, atau membayar uang akses jalan kepada kelompok tertentu. Semua kegiatan usaha harus berjalan berdasarkan aturan, bukan tekanan atau intimidasi,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu.
Selain persoalan keamanan perusahaan, Edy juga meminta Polri mengawasi praktik percaloan dan pemaksaan dalam proses perekrutan tenaga kerja. Ia menilai masih ada pihak yang mengatasnamakan organisasi masyarakat, tokoh lokal, maupun aparat desa untuk meminta biaya kepada perusahaan atau melakukan pemotongan upah pekerja.
Menurutnya, mekanisme rekrutmen harus dilaksanakan secara transparan dan profesional. Para pencari kerja tidak semestinya dibebani pungutan agar bisa memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, perusahaan perlu diberikan keleluasaan untuk melakukan seleksi berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja.
Perhatian juga diarahkan pada praktik pemaksaan kerja sama dengan perusahaan alih daya atau outsourcing yang didirikan maupun dikelola kelompok tertentu. Jika dilakukan melalui tekanan dan intimidasi, tindakan tersebut tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu tata kelola hubungan industrial dan perlindungan pekerja.
“Jangan sampai kesempatan kerja justru dijadikan komoditas oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui pungutan dan pemaksaan. Rekrutmen harus berdasarkan kompetensi dan kebutuhan perusahaan, bukan karena tekanan kelompok tertentu. Pekerja juga harus menerima upah secara utuh sesuai ketentuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edy mengingatkan adanya mandat khusus bagi Polri dalam memperkuat pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam regulasi tersebut, pengawas ketenagakerjaan diperkuat dengan pemberian kewenangan khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Pelaksanaan kewenangan itu berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri melalui desk ketenagakerjaan Polri di tingkat pusat.
“Di UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan, untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dibentuk pengawas ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik PNS, di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, yang berada pada desk ketenagakerjaan Polri di tingkat pusat,” ucap Edy.
Ia menilai ketentuan tersebut semakin mempertegas landasan hukum keterlibatan Polri dalam urusan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, koordinasi antara kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan perlu diwujudkan secara nyata, khususnya dalam menangani dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang memerlukan proses penegakan hukum.
Edy berharap pelaksanaan program Poliran dapat berjalan seiring dengan penguatan fungsi kepolisian dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang aman dan kondusif.
Baginya, upaya menekan angka pengangguran harus dibarengi dengan jaminan kesempatan kerja yang adil, keamanan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
“Jangan hanya fokus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Pastikan juga perusahaan aman dari pemerasan dan pekerja terlindungi dari pungutan maupun praktik-praktik yang merugikan. Kalau dunia usaha aman, hubungan industrial tertib, dan hak pekerja terlindungi, maka lapangan kerja yang tercipta juga akan lebih berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(red)